Cara-cara Sederhana Memadamkan Kebakaran Hutan: Studi Negara yang Dibully Korporasi

Saya diminta mengisi diskusi mengenai kebakaran hutan di Cina. Di salah satu provinsinya, 印度尼西亚, atau Yindunixia, mengalami kebakaran hutan terhebat di dunia. Masalahnya, kita ini mahasiswa pendidikan dan saya sempat berpikir, diskusinya mau di bawa ke mana ya? Tapi saya akan paparkan sedikit yang saya tahu.

Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sudah sangat memprihatinkan. (Maaf saya tidak menemukan diksi lain yang sesuai dan tidak klise). Saya yakin, Yth. Bagus Tito sudah akan membahas dampak lingkungan dan lain-lain berhubung beliau adalah mahasiswa ilmu alam.

Saya mahasiswa sastra, maka saya akan membahasnya dari sisi politik dan bisnis. Data dan fakta lainnya silakan cari dari web yang ada, misalnya web sinarmas, web Golden Agri Resources, web Greenpeace, dan jangan lupa Siakad UNJ.

Sebelum itu, kita masuk ke informasi media bahwa Sinarmas digugat pemerintahan saat ini senilai 7,8 triliun rupiah. Angka sebesar itu, bahkan tiga kali APBD Kota Depok. Alasan penggugatannya, karena terbukti bersalah dalam pembakaran lahan di Riau.

Hal ini diikuti oleh Singapura, yang memboikot kertas dan setiap produk Sinarmas. Begitu juga asosiasi lainnya.

Tempo menulis, "Dewan Lingkungan Singapura atau Singapore Environment Council (SEC) telah mencabut sertifikasi hijau milik Universal Sovereign Trading yang merupakan distributor eksklusif produk APP di Singapura. Tak hanya itu, SEC kemudian juga meminta 16 jaringan supermarket di Singapura untuk berhenti menjual produk APP dan empat perusahaan lain hingga selesainya penyelidikan soal penyebab kebakaran di wilayah konsesi masing-masing.

"Seruan itu langsung ditaati oleh beberapa jaringan ritel besar negeri jiran. NTUC FairPrice, Sheng Siong dan Prime Supermarket langsung menurunkan tisu Paseo yang merupakan merek dagang APP dari rak mereka. Sementara Dairy Farm Group yang membawahi jaringan Guardian, 7-Eleven, Cold Storage dan Giant hanya akan menghabiskan stok mereka, lalu menghentikan pasokan setelahnya". Berita ini turun pada 12/10 2015 lalu.

Persoalannya, kenapa sampai sekarang, sepertinya Sinarmas, Asia Pulp and Paper, serta Golden Agri Resources seperti tak terpengaruh dengan itu semua? Ada apa di balik itu?

Pemilik utama  dari Sinarmas, tadinya adalah Eka Tjipta Widjaja. Orang ini asli kelahiran Cina pada 1931. Setelah menua, perusahaannya dipecah-pecah kepada anak cucunya, di antaranya Peter Oei di Singapura, dengan menjadi orang terkaya ke-32 di sana.

Ya, putra Eka Tjipta Widjaja sudah menerapkan prinsip diaspora ala-ala negara sebelah.

Salah satu puteranya yang lain, Franky Widjaja, kini menjadi pewaris utama. Dengan Golden Agri yang basisnya di Singapura, Sinarmas Group diindukkan ke perusahaan ini. Total luas lahan yang dikonsesikan sebesar 20.000 hektar di seluruh Indonesia.

Franky Widjaja adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, di sini masalah bermuara. Pada Pilpres dan Pileg 2014 lalu, Presiden RI Megawati Soekarno Putri dan Jusuf Kalla, eh, maksud saya Luhut Binsar Pandjaitan, eh, maksud saya Joko Widodo dituding menutupi arus dana kampanye yang luarbiasa besar dari beberapa pihak.

Ekatjipta dan Grup Sinarmas dituding oleh PPP dan Partai Golkar kala itu, menyumbang 1,5 T untuk kampanye Jokowi. Bukan kata saya. Tapi, tentu karena sekarang Golkar mendukung Ahok, Golkar tidak salah. Yang salah adalah menolak Ahok.

Akhirnya cerita berlanjut dengan terpilihnya Megawati sebagai presiden RI kedua kalinya pada 2014 dan Joko Widodo sebagai staf khususnya. Di titik itu, mudah ditebak bahwa dana 1,5 T dari Sinarmas itu akan memainkan perannya.

Sinarmas ditenggarai memang membakar hutan sejak 1996. Nah, memang Eka Tjipta sendiri dulu dikenal akrab dengan Presiden Soeharto dan Partai Golkar. Memang ciri umum perilaku politik pengusaha, adalah mendekati penguasa dan akhirnya menciptakan zona aman bagi usahanya.

Kini, Franky mendekati Jokowi dan PDI-P. Perkaranya, pada akhir pemerintahan SBY, 2013 hingga 2014, Sinarmas dituding gelapkan pajak. Jumlahnya besar. Dan, “pengampunan” itu tidak diberikan juga pada masa SBY.

Baru akhirnya ketika Jokowi terpilih, buru-buru Kemenperin memberikan Tax Holliday dan Tax Allowance. " Permohonan keringanan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance yang diajukan oleh anak usaha Sinar Mas, PT Oki Pulp and Paper Mills, telah mendapat restu dari Kementerian Perindustrian. Perusahaan kertas ini dinilai berhak mendapatkan insentif fiskal tersebut mengingat pengajuan fasilitas sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu."

"Gandi Sulistyanto, Managing Director Sinar Mas, menjelaskan pengajuan tax holiday ini diperuntukkan bagi pembangunan pabrik senilai Rp 30 triliun yang berlokasi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Apabila tax holiday ini disetujui pemerintah, Gandhi berharap pabrik sudah dapat mengekspor pulp senilai Rp 14 triliun per tahun mulai 2017." seperti diberitakan CNN pada Mei 2015 lalu.

Sengaja kok saya tidak mengutip Republika.

Belum cukup sampai di situ, Sinarmas dan Golden Agri masih terus menjadi ulat dalam pemerintahan kita. Ketika skandal yang melibatkan firma hukum Mossack Fonseca, Panama Papers terungkap, Franky Widjaja tercatut di sana!

Dan bukankah tidak mengejutkan, jika kemudian pemerintah pada awal tahun ini mengesahkan UU Pengampunan Pajak. Jelas, kursi PDI-P di DPR-RI adalah 109 buah. Partai pendukung rezim lain, seperti Hanura, Nasdem, adalah 35 dan 16 kursi. Totalnya, 160 kursi.

Menurut pemerintah, 11 ribu triliun bisa masuk ke Indonesia jika Tax Amnesty diterapkan. Namun, berbekal pengalaman, Sri Mulyani menyederhanakan perhitungan menjadi 165 T. Jumlah yang jauh lebih kecil jika kemudian berusaha menangkap saja pengemplang pajak itu.

Tapi belum cukup sampai di sini. Sinarmas Financial Service yang bergerak di bidang keuangan dan memiliki cabang Bank Sinarmas, diberitakan "mendorong nasabah membayar tax amnesty", tentu melalui rekening Sinarmas!

Sinarmas kini justru getol mengadakan sosialisasi Tax Amnesty justru ketika, pemiliknya sendiri terseret ke sana.

Merasa familiar?

Polanya: Sinarmas kena penggelapan pajak tinggi. Sinarmas tahu akar masalahnya pemerintah. Sinarmas dekati partai potensial pemenang pemilu. Sinarmas sponsori pemenangan eksekutif. Lalu eksekutif dimenangkan calon partai yang bersangkutan. Sinarmas minta keringanan pajak. Sinarmas diberi Tax Allowance dan Tax Holliday. Sinarmas kena Panama Papers. Sinarmas diberikan Pengampunan Pajak. Sinarmas punya cabang perbankan. Orang bayar tax amnesty lewat Sinarmas.

Nah, terhitung sejak Sinarmas diberitakan terlibat pembakaran lahan, sampai hari ini, hanya butuh 3 tahun untuk membalik keadaan.

2013, berita kebakaran lahan muncul. 2014, Singapura dan jaringan pusat perbelanjaan Asia memboikot Sinarmas. 2014 tengah, Sinarmas sponsori Jokowi.  2014 akhir, Jokowi menang pemilu. 2015, Jokowi beri Tax Allowance dan Tax Holliday. 2016, Sinarmas diberi Tax Amnesty.

Pada 2014 sekalipun, ketika baru terpilih, publik seharusnya tersadar, bahwa Sinarmas kelak akan memainkan kunci penting bencana terluas di dunia ini. Pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik di Cina, bahkan CEO Sinarmaslah yang mengenalkan Jokowi pada forum itu. Istilahnya, diendorsement.

Lalu apa dampaknya pada Sinarmas? Mari kita tinjau sejenak berita Detik.com pada Maret 2015 ini.

“Grup Sinar Mas melalui beberapa anak usahanya mendapat pinjaman total sebesar US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 19,5 triliun (kurs Rp 13.000) dari China Development Bank (CDB) dan ICBC Financial Leasing Co. Ltd.

Dananya akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik guna memasok kebutuhan energi, pengembangan pulp and paper di Indonesia dan pengembangan industri telekomunikasi.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menandatangani kesepakatan pinjaman senilai US$ 510 juta dengan China Development Bank Corporation (CDB) untuk pengembangan pembangkit listrik di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. 

Pinjaman tersebut mencapai 75% dari keseluruhan pinjaman yang mencapai sebesar US$ 680 juta, Dana akan dialokasikan untuk pembangunan pembangkit listrik mulut tambang Sumsel-5 Musi Banyuasin berkapasitas 1x300 MW senilai US$ 480 juta, dan pembangkit listrik Kendari-3, berkapasitas 2x50 MW sebesar US$ 200 juta.

.....

Sementara itu, untuk pengembangan pulp and paper perusahaan di bawah Sinar Mas
mendapatkan pinjaman senilai US$ 350 juta dan 2,1 miliar RMB atau kurang lebih setara dengan US$ 700 juta.

"Kesinambungan kemitraan kami dengan lembaga keuangan luar negeri juga menggambarkan kepercayaan mereka akan perkembangan serta reputasi industri nasional yang tetap terjaga," kata Managing Director Sinar Mas, G. Sulistiyanto dalam siaran pers, Jumat (27/3/2015).

Di bidang telekomunikasi, sejak tahun 2006 Sinar Mas sudah bekerja sama dengan China Development Bank untuk pembangunan konstruksi, instalasi dan jaringan industri telekomunikasi LTE Sinar Mas melalui Smartfren. 

Bantuan pinjaman yang ditandatangan di Bejing saat ini mencapai US$ 300 juta. Sebelumnya, Smartfren sudah menandatangani pinjaman US$ 700 juta.

Total investasi yang ditandatangani Sinar Mas kali ini mencapai lebih dari US$ 1,5 miliar. Tanda tangan investasi yang dilakukan di The Great Hall ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan PM RRC Li Keqiang.

Nanti kalau kita perpanjang lagi, ini akan menyentuh kasus Reklamasi Teluk           Jakarta. Ingat Sunny Tanuwidjaja? Ya. Dia, yang terlibat kasus penyuapan pada pembahasan Raperda di DPRD DKI Jakarta, adalah sepupu, dari menantu Ekatjipta Widjaja. Dan, dia dikatakan sebagai, saudara ipar Basuki Tjahaja Purnama.

Tertebak bukan? Ya. Sinarmas lebih luas daripada yang kita kira sekadar perusahaan kertas. Tetapi, Sinarmas memegang kunci PDI-P, sekaligus oposisinya yang kala itu menjagokan Ahok, Partai Gerindra.

Nah, dari urusan politik, kita ke urusan komoditi. Sinarmas, tercatat memproduksi produk-produk ini: Minyak Goreng Sinarmas, Minyak Goreng Kunci Mas, minyak Goreng dan Margarin Mitra, Minyak Goreng dan Margarin Filma Palmboom, Palmvita, minyak goreng Menara, Mitra Spesial, Shortening Palmvita, Palmvita, Gold, Pusaka, Mitra, Menara, dan Delicio, Specialty Fats Delicio dan Delicoa, Frying Fats Good Fry, Frying, Fats Butter Oil Substitute Good Fry, Palmboom, dan Palmvita Gold.

Itu untuk minyak goreng. Pertanyaan saya, siapa di Indonesia yang tidak pakai produk di atas?

Bagaimana dengan produk kertas? Kertas dan buku tulis Sinarmas: Enivo, Enova, Paperline, Sinar Dunia, Bola Dunia, Paseo, Rim Kertas Gold, dan Rim Kertas Mirage. Nah lho, hampir semua isi fotokopian adalah produk Sinarmas!

Jadi, Anda masih mau berkeras boikot Sinarmas? Pakai gadget. Tapi profesor tua dan dosen di UNJ tidak ramah lingkungan, atas nama skripsi.

Dan, gugatan pemerintah pada Sinarmas, sebagaimana ditebak, ditolak. Dengan alasan:

"Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyatakan membakar hutan tidak merusak lingkungan karena tanaman masih bisa ditanam kembali. Lalu majelis hakim juga menilai gugatan tersebut tidak bisa dibuktikan menimbulkan kerugian dan kerusakan hayati." Mirip sekali dengan alasan beberapa kampus men-DO mahasiswanya. Bukan UNJ ya.

Majelis Hakim menyatakan, "Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.251.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)."

Ini disalin dari PUTUSAN Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, Mahkamah Agung.

Agak aneh? Memang itulah kenyataan yang terjadi. Kita belum lagi bicara soal PT Riau Andalan Pulp and Paper milik Sukanto Tanoto, yang juga terkena Panama Papers, dan lalu Tax Amnesty. Ia juga mensponsori kampanye capres Jokowi 1,5 T melalui usaha anak-anaknya. Sukanto melalui perusahaan kayunya sejak jaman Orde Baru menggerus hutan di Riau, bahkan langsung diresmikan Soeharto pada 1975.

Sukanto Tanoto kelahiran Medan pada 1949, dan ayahnya adalah imigran dari Cina asli, mirip seperti Ekatjipta Widjaja. Ia mendukung pencapresan Jokowi dengan mengucurkan dana kampanye. Yang jelas, dana kampanye ini ilegal sebab maksimal hanya 5 miliar.

Selain itu, melalui PT Asian Agri, kebakaran hutan jelas terjadi. Pada 2012 Asian Agri sudah diputus melakukan penggelapan pajak. Dan tertebak, mereka punya kepentingan yang sama dengan Sinarmas. Di sisi lain, Sukanto juga dituding pada Pilpres lalu mendanai kampanye Jokowi-JK, jelas karena kesadaran untuk melindungi bisnis ini.

Palmia, Palmolin, Minyak Kita, adalah segelintir produk Asian Agri. Sukanto Tanoto, melalui PT Riau Andalan Pulp And Paper, juga sangat dekat dengan Pemprov Riau, yang gubernurnya juga seorang pengusaha. Saya bersyukur rektor kita tidak menjadi direktur Tanoto Foundation sebagaimana mantan rektor UGM.

Ngomong-ngomong, salah satu perusahaan milik Sukanto Tanoto, PT Inti Indorayon yang berubah menjadi Toba Pulp Lestari, pada masa BJ Habibie dihentikan kegiatannya karena terbukti mencemari lingkungan di sekitar Danau Toba. Ini didirikan di sekitar Toba Samosir. Memang akhirnya, kegiatan Indorayon dihentikan. Namun bsa ditebak juga, yang keras membela Indorayon tidak merusak lingkungan, adalah Jusuf Kalla. Waktu itu, ia masih menjabat Menteri Perdagangan.

Sukanto Tanoto lebih sadis daripada Franky Widjaja. Ia dan perusahaannya sudah tiga kali terlibat konflik terbuka dengan masyarakat. Pada tahun 1998, seorang warga ditembak mati. Namanya tidak seterkenal Elang Mulia atau Ronny Setiawan, akan tetapi, ia patut dianugerahi Pahlawan Hutan Indonesia. Namanya, Panuju Manurung. Ia mati pada saat bentrok massal 10.000 warga melawan ABRI dalam penuntutan Toba Pulp (nama baru Indorayon) agar tutup.

Pada tahun 2000, terjadi lagi bentrok warga Porsea dengan aparat yang melindungi Toba Pulp, dan tewaslah Hermanto Sitorus, seorang pelajar yang kebetulan lewat-dan kasusnya tidak diusut. Bukti bahwa aparat gunakan senjata api, dan kedua, Sukanto Tanoto berdarah dingin.

Ketiga kalinya, terjadi lagi konflik berdarah yang melibatkan Sukanto Tanoto dan warga.  Lahan PT Toba  Pulp dianggap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak melanggar tanah mereka, dan merekapun melakukan serangkaian demonstrasi.

Pada 25 Februari 2013, terjadilah tragedi itu. Pagi harinya, ratusan warga AMAN dari desa Pandumaan-Sipituhuta memergoki kegiatan pembukaan lahan di  hutan Dolok Ginjang. Maka terjadiah pembakaran dan penghentian paksa..

Namun malamnya, Polres Humban Hasundutan melakukan sweeping dengan kekerasan ke desa itu, dan beberapa orang ditangkap.  Banyak wanita-dalam kesaksian warga hingga 30 orang-disekap sebagai sandera atau untuk diinterogasi di sebuah rumah dan ditanyai macam-macam selama beberapa jam. Beberapa rumah didobrak. Total, 31 orang ditahan.

Beralih ke grup bisnis Sukanto Tanoto, salah satu anak perusahaannya adalah APRIL Group, alias Asia Pacific Resources International Limited, alias Riau Pulp tadi, setelah berbagai dukungannya pada Jokowi, diberi balas budi yang setimpal. Mari simak pemberitaan Suara Karya, April 2016 ini.

“April Group menandata­ngani Nota Kesepahaman (Memorandum of Unders­tan­ding) dengan Papier Union GmbH senilai 35 juta dolar AS. Penanda­ta­nganan MoU tersebut merupakan bagian dari kegiatan kunju­ngan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah negara di Eropa pada 18-22 April 2016 untuk memperkuat kerja sama strategis dengan mitra internasional dalam menghadapi tantangan global.

Direktur Manajer April Group Tony Wenas mema­par­kan, dalam penandatanganan MoU tersebut, Papier Union GmbH diwakili Ma­naging Director Thomas Schimanow­ski. MoU ditandatangani pada 18 April 2016 di Hotel Adlon, Berlin, Jerman.

Menurut Tony Wenas, keterlibatan April Group dalam kunjungan kerja Pre­siden ke Eropa serta penandatanganan MoU dengan industri kertas raksasa Ero­pa tersebut menunjukkan bahwa industri pulp dan kertas saat ini patut menjadi industri prioritas Indonesia yang mendapat kepercayaan internasional.

"Pasar Eropa berkomitmen akan meningkatkan per­mintaan secara bertahap da­lam beberapa tahun ke de­pan. Mereka sangat percaya bah­wa Hutan Tanaman In­dustri In­donesia telah dikelola secara les­tari dan bertanggung ja­wab," kata Tony dalam pernyataan tertulis, Rabu (20/4).”

Itu saja? tentu tidak. Mari tinjau berita Bisnis.com 5 bulan kemudian, pada September 2016 ini, yang memberitakan kunjungan Jokowi ke London pada April itu juga.

“Asia Pacific Resources International Holding's Ltd. atau APRIL Group menyepakati kerjasama dengan perusahaan bahan baku industri percetakan dan kemasan asal Austria Roxcel Group senilai US$15 juta.

Managing Director APRIL Group Tony Wenas menuturkan, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) telah dilaksanakan di London pada Rabu (20/4). Pihak mitra diwakili oleh Chief Executive Officer (CEO) Roxcel Group Helmut F.  Gruber.

Penandatanganan MoU  tersebut merupakan bagian dari kegiatan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah negara di Eropa pada 18-22 April 2016 untuk memperkuat kerjasama strategis dengan mitra internasional.” 

April Group alias PT RAPP tadi, jelas diberikan keleluasaan oleh rezim. Sementara di dalam negeri mereka diusel-usel rakyat, oleh Jokowi diajak memperluas usaha dan ekspansi ke Eropa, freely. Tidak mengagetkan, bukan? Jadi gugatan Kementerian Lingkungan Hidup, bisa jadi sekadar pertunjukan teater.

Mar, terus di mana bahasan kebakaran hutannya?

Nah, dua contoh di atas, memberi saya gambaran bagaimana kebakaran hutan tidak seperti mainan kasus-kasus biasa yang sehari dua hari selesai.  Bukan yang dengan demo sehari dua hari, dan bikin tagar sambil selfie di instagram lantas selesai.

Melihat kenyataan yang ada saya sendiri bingung bisa apa. Memang saya sarankan, boikot dan gerakan yang sejenis itu baik juga dilakukan. Mengenai Sinarmas misalnya boikot juga produk perbankan dan asuransinya. Oh ya, ini belum lagi bicara soal Indofood Grup dan Wilmar Grup yang juga membakar lahan, lho.

Sebagai mahasiswa UNJ yang dididik untuk lulus jadi PNS atau jadi pegawai sekolah luar negeri, memang anda dicetak tidak perlu berpikir sejauh ini. Anda tunduklah pada rezim, dan undanglah pejabat sebannyak-banyaknya untuk cari sponsor.

Yah, dan sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi UNJ membuang tissue sembarangan hanya untuk mengelap keringat di hidung atau sebatas dipegang biar keren, di saat yang sama hutan terus dibakar.

Saya mohon maaf, jika tulisan ini terasa betul alur berpikirnya sebagai sebuah cerpen, bukan pemantik diskusi. Memang saya ini bergelut di bidang sastra, tapi memang saya perhatikan sekali isu-isu semacam ini. Saya kira, sebagai mahasiswa S. Pd yang menghabiskan 4 tahun belajar kurikulum  pro pemerintah, banyak yang bisa dilakukan.

Kabarkan pada murid-murid kita kelak, bahwa segala sesuatu di negara ini, punya rencana dan sebab akibatnya. Kabarkan bahwa negara ini pelan-pelan dijual, dan kabarkan bahwa sebaik-baik ulama adalah yang jauh dari penguasa dan tegak berdiri di hadapan raja.

Sebagai mana ketika, seorang ulama generasi Tabi’in dikunjungi oleh Harun Ar-Rasyid, dan ketika pengawal mengetuk pintu rumahnya, ia tidak membukakan, malah menjawab, “Aku tidak punya urusan dengan Amirul Mukminin!”

Atau sebagaimana Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki, yang tegas mengajarkan pada muridnya bahwa pemerintah bisa salah dan ada kalanya ia tegak berdiri melawan pemerintah. Mahasiswa UNJ, kabarkan ini pada murid-murid kita kelak dan jangan cetak pegawai negeri!

Amar Ar-Risalah

Risalah Institute, untuk diskusi REDS FIS UNJ, 14/09.